JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan akan
bertindak tegas terhadap direksi BUMN yang melakukan korupsi. Dahlan
mengaku tidak memberikan ampunan bagi yang terbukti korupsi.
"Saya akan lihat dulu detailnya. Kalau terbukti korupsi, tidak akan saya beri ampunan," kata Dahlan di Jakarta, Jumat (5/10/2012).
Sekadar catatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan 63 kasus di lingkungan BUMN yang mengakibatkan kerugian negara. Potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara senilai Rp 2,5 triliun.
Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, Dahlan akan mengklarifikasi kepada masing-masing BUMN yang terindikasi korupsi, apakah ada kemungkinan salah administrasi, salah posting atau memang ada kesengajaan.
Dahlan mencontohkan laporan keuangan PT Djakarta Llyod Persero. Di situ hanya ada laporan keuangan tahun 2007, padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sebelum 2007.
Dari laporan keuangan tersebut juga bisa dilihat ada penghapusan pencatatan, khususnya setelah perseroan mendapat pinjaman luar negeri.
"Di sana ada pinjaman luar negeri kok tidak ada yang tercatat di pembukuannya. Saat ini sedang diurus. Bagaimana pinjaman nilainya begitu besar kok tidak tercatat di buku besar. Nah, ini yang salah Djakarta Lloyd atau siapa?" katanya.
Dahlan menambahkan, pinjaman dana luar negeri tersebut digunakan oleh perseroan untuk membeli kapal. Namun, setelah pinjaman diperoleh, tidak ada kapal yang dibeli. Karena itu, pemerintah akan segera mengusut kasus tersebut.
"Banyak yang bilang, pinjamannya ada yang Rp 3 triliun, Rp 2 triliun, Rp 1 triliun, malah kapalnya enggak ada," ungkapnya.
"Saya akan lihat dulu detailnya. Kalau terbukti korupsi, tidak akan saya beri ampunan," kata Dahlan di Jakarta, Jumat (5/10/2012).
Sekadar catatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan 63 kasus di lingkungan BUMN yang mengakibatkan kerugian negara. Potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara senilai Rp 2,5 triliun.
Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, Dahlan akan mengklarifikasi kepada masing-masing BUMN yang terindikasi korupsi, apakah ada kemungkinan salah administrasi, salah posting atau memang ada kesengajaan.
Dahlan mencontohkan laporan keuangan PT Djakarta Llyod Persero. Di situ hanya ada laporan keuangan tahun 2007, padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sebelum 2007.
Dari laporan keuangan tersebut juga bisa dilihat ada penghapusan pencatatan, khususnya setelah perseroan mendapat pinjaman luar negeri.
"Di sana ada pinjaman luar negeri kok tidak ada yang tercatat di pembukuannya. Saat ini sedang diurus. Bagaimana pinjaman nilainya begitu besar kok tidak tercatat di buku besar. Nah, ini yang salah Djakarta Lloyd atau siapa?" katanya.
Dahlan menambahkan, pinjaman dana luar negeri tersebut digunakan oleh perseroan untuk membeli kapal. Namun, setelah pinjaman diperoleh, tidak ada kapal yang dibeli. Karena itu, pemerintah akan segera mengusut kasus tersebut.
"Banyak yang bilang, pinjamannya ada yang Rp 3 triliun, Rp 2 triliun, Rp 1 triliun, malah kapalnya enggak ada," ungkapnya.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
0 komentar:
Posting Komentar
Kami Mengucapkan Terimakasih Kepada Anda Yang Telah Membaca Tulisan di Blog ini. Kami Minta Maaf Karena Tulisan di Blog KSEI Iqtishad Institute Tidak Bisa di Copy-Paste Untuk Menjaga Keaslian dan Hak Cipta Organisasi.