Gramedia membidik dana IPO Rp 1 triliun

JAKARTA. Kelompok usaha Kompas Gramedia (KG) siap go public. Salah satu lini bisnisnya, divisi penerbitan dan toko buku Gramedia, berniat menawarkan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo mengatakan, saat ini para pemegang saham masih mematangkan rencana itu. Dia memperkirakan, keputusan mengenai IPO akan diperoleh sebelum akhir tahun ini. Jika pemegang saham sepakat, Gramedia bakal mencatatkan sahamnya tahun depan. "IPO ini tindak lanjut aksi restrukturisasi di Kompas Gramedia, kami akan memisahkan bisnis yang berhubungan dengan media dan yang tidak," ujar Agung kepada KONTAN, belum lama ini.

KG akan membagi unit bisnis berdasarkan jenis usaha. Bagi lini yang tak berkaitan dengan media, ada opsi agar sahamnya dijual sebagian demi kelangsungan usaha dan peningkatan good corporate governance (GCG). Sedangkan, untuk bisnis media, dia memastikan belum akan dijual ke pihak lain. Pasalnya, hal ini akan mempengaruhi independensi dalam pemberitaan.

Usaha KG meliputi beberapa divisi, yakni suratkabar, tabloid, majalah, penerbit, toko buku, percetakan, divisi elektronik dan multimedia, serta pelatihan dan pendidikan. Ada juga bisnis hotel dan resort, manufaktur, serta businesss of event & venue.

Toko buku Gramedia akan bergabung dengan unit usaha lain, yaitu divisi penerbitan. Gabungan usaha inilah yang akan IPO. Gramedia berencana menawarkan sekitar 20% saham IPO. "Harapannya, kami bisa mendapatkan dana di atas Rp 1 triliun dari IPO," ungkap Agung.

Sebagian dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi, yakni membuka toko buku baru. Gramedia mengklaim, saat ini menguasai 60% pangsa pasar toko buku di Indonesia. Gramedia kini memiliki 103 toko buku di Indonesia. Sekitar 70% toko buku berada di pusat perbelanjaan. Sisanya berdiri sendiri.

Gramedia ingin menyeimbangkan komposisi toko buku di pusat belanja dan lahan tersendiri, yakni menjadi 50%:50%. Hal itu untuk mendongkrak margin. "Karena kalau sewa tempat di mal mahal, lebih maksimal bangun toko sendiri," kata Agung.

Langkah ini dilakukan secara bertahap. Dengan skenario itu, Gramedia setidaknya harus membangun 41 toko baru di lahan tersendiri. Hingga 2016, KG menargetkan jumlah toko buku Gramedia meningkat menjadi 150 toko.

Direktur Bisnis Ritel Gramedia Y. Priyo Utomo optimistis, penjualan di akhir tahun ini bisa tumbuh 12%-15% year-on-year (YoY). Sayang, ia tidak menyebut nilainya. Hingga akhir kuartal III 2012, Toko Buku Gramedia meraih pertumbuhan penjualan 11% (YoY). Penjualan selama semester kedua tahun ini diperkirakan lebih tinggi daripada semester pertama.

Peak season pada awal tahun ajaran baru selama periode Juni-Juli-Agustus bisa mendongkrak penjualan 20%-25% di atas bulan yang lain. Setengah penjualan Gramedia berasal dari buku, sedangkan separo lagi dari non-buku, yang mencakup audio video dan game, musik dan olahraga, alat tulis, serta elektronik.

Di beberapa toko, kontribusi non-buku malah lebih besar dengan komposisi 55%:45%. "Kalau buku dan media sudah berubah dari cetak ke digital, kami juga akan menuju ke sana," ungkap Priyo.

Managing Partner Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe  menilai, ancaman bisnis toko buku Gramedia berasal dari tren perkembangan teknologi informasi. "Contoh terakhir, Newsweek menutup versi cetak dan beralih ke digital," kata dia.

Read More

Bank Islam Qatar Tawarkan Sukuk 750 Juta Dolar

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Bank syariah terbesar di Negara Teluk, Bank Islam Qatar (QIB), kembali ke pasar global dengan penawaran penjualan obligasi syariah.

Setelah dua tahun vakum, Bank Islam Qatar menerbitkan sukuk senilai 750 Juta dolar AS, hari ini.

Kreditur menghargai sukuk lima tahun ini dengan tingkat keuntungan sebesar 2,5 persen dan penyebaran 175 basis poin.

Nilai ini lebih ketat dibandingkan sebelumnya karena besarnya animo investor yang mengincar surat berharga tersebut.

Kondisi saat ini, bank-bank di Qatar sangat liquid, banyak uang tunai beredar dalam bentuk riyal Qatar. Dengan sejumlah proyek infrastruktur di jalur pipa dan rencana Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, pemberi pinjaman tertarik untuk pendanaan dolar jangka panjang.

Berdasarkan laporan dari perencana keuangan, pemesanan sukuk dilaporkan telah menembus 6 miliar dolar AS. Angka ini didapatkan beberapa hari sebelum peluncuran sukuk. Banyak pemesan berasal dari investor syariah yang berani menyerahkan dana tunai karena minimnya pasokan sukuk di pasar.

"Ini menunjukkan banyaknya permintaan terpendam di pasar," ujar Kepala Pendapatan Bank London, Jason Kabel, seperti dilansir laman Reuters, Selasa (16/10). Oleh karena itu, perlu ada stimulus untuk penerbitan sukuk di sisa tahun 2012 dan 2013.

Ernst and Young memperkirakan permintaan sukuk secara global adalah sebesar 300 miliar dolar AS. Sedangkan jumlah sukuk yang diterbitkan sepanjang tahun ini hanya 100 miliar dolar AS.

QIB, yang pemegang saham terbesarnya adalah kekayaan negara, menerima persetujuan untuk program sukuk 1,6 miliar dolar AS. Persetujuan ini telah dikeluarkan bulan lalu dan menjadi penjualan sukuk pertama bank tersebut.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Friska Yolandha

Read More

Bank Muamalat Raih Bank Syariah Terbaik 2012

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Bank Muamalat Indonesia kembali meraih apresiasi dari institusi internasional. Kali ini, penghargaan diberikan oleh Global Finance, sebuah media yang berbasis di New York, Amerika Serikat dengan sirkulasi di 163 negara.

Penghargaan yang telah keempat kalinya diterima oleh Bank Muamalat secara berturut-turut ini diserahkan oleh Global Finance’s Publisher Joseph D. Giarraputo kepada Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin.

Bertempat di The Foreign Correspondents’ Club, Tokyo, Jepang, acara diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

“Predikat sebagai bank syariah terbaik di Indonesia merupakan apresiasi dunia internasional atas kinerja Bank Muamalat yang semakin membaik," ujar Direktur Utama Bank Muamalat, Arviyan Arifin, pekan lalu.

Penghargaan yang telah diterima sejak tahun 2009 secara berturut-turut ini diharapkan semakin memotivasi Bank Muamalat untuk meningkatkan level layanannya kepada nasabah.

Global Finance menetapkan beberapa kriteria kuantitatif dan kualitatif dalam penilaiannya. Di antara kriteria kuantitatif adalah pertumbuhan aset, profitabilitas, sebaran geografis, relasi strategis, serta pengembangan bisnis dan inovasi baru. Sementara untuk aspek kualitatif, kriteria penilaiannya antara lain reputasi, kepuasan nasabah, opini para analis dan pelaku industri. 

Perpaduan dari dua jenis kriteria penilaian tersebut tidak akan bermuara pada bank terbesar, tertua ataupun terbanyak jaringan dan produknya, namun lebih kepada bank yang paling dipilih nasabah dalam memfasilitasi aktivitasnya.

“Keuangan syariah adalah industri yang paling cepat pertumbuhannya di dunia, dengan lebih dari 300 lembaga keuangan yang berupa bank syariah penuh ataupun unit usaha syariah, disamping juga ratusan bank investasi syariah serta asuransi syariah," jelas Giarraputo.

Per kuartal III 2012 (unaudited), Bank Muamalat mencatat Aset Rp 35,7 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 27.7 triliun dan Pembiayaan yang disalurkan senilai Rp 27.9 triliun.

Read More

Plafon Murabahah Emas Danamon Syariah Rp 150 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meskipun harga emas mengalami fluktuasi, produk emas tetap populer di bisnis syariah.

Unit usaha syariah (UUS) Bank Danamon salah satunya, yang meluncurkan produk berbasis emas yang diberi nama Solusi Emas Murni.

Ada tiga jenis emas yang ditawarkan oleh Danamon Syariah, yaitu emas lantakan produksi Antam atau non Antam, perhiasan, dan koin emas.

Khusus untuk perhiasan bank hanya membiayai emasnya saja. Di luar itu, seperti berlian atau mutiara, nasabah harus mendanainya sendiri.

Danamon Syariah juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa suplier emas dan toko emas lokal untuk menunjang produk ini. Sebelum produk ini keluar pada 2010, Danamon syariah telah mengeluarkan produk Solusi Emas.

Kepala Solusi Emas Bank Danamon, Budi Utomo, mengungkapkan hingga September produk berakad qardh ini sudah mencapai outstanding Rp 125 miliar dengan pencairan tiga kali lipat. “Di akhir tahun, Danamon Syariah menargetkan pembiayaan ini bisa mengumpulkan outstanding sebesar Rp 400 miliar,” jelas Budi, Kamis (18/10).

Budi menambahkan, nasabah Danamon Syariah boleh mengajukan pembiayaan qardh sekaligus murabahah emas. Hanya syaratnya kedua pembiayaan tersebut bila ditotal tidak boleh lebih dari Rp 250 juta.

Khusus untuk murabahah emas plafonnya maksimal hanya Rp 150 juta. "Artinya kalau dia mengajukan pembiayaan murabahah emas sebesar Rp 150 juta, maka plafon nasabah tersebut untuk qardh hanya Rp 100 juta," jelas Budi.

Begitu pula sebaliknya. Jika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah emas sebesar Rp 100 juta, maka kesempatan nasabah yang sama untuk megajukan pembiayaan qardh hanya Rp 150 juta.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Friska Yolandha

Read More

Jadi Negara Industri, Konsumsi Baja Perkapita Minimal 500 Kg

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengatakan bahwa konsumsi baja perkapita Indonesia harus dinaikkan sampai 500 kg perkapita per tahun untuk menjadi negara industri.

"Saat ini konsumsi baja kita masih sangat rendah, hanya 48 kg perkapita, bandingkan dengan Korea Selatan yang sudah mencapai 1.400 kg perkapita," kata Gita saat menghadiri Temu Akbar Alumni Institut Teknologi Surabaya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Gita, konsumsi baja adalah indikator utama untuk melihat tingkat industrialisasi suatu negara, semakin tinggi konsumsi berarti semakin tinggi pula tingkat industrialisasinya.

Dengan target konsumsi 500 kg per kapita, Indonesia membutuhkan setidaknya 120 juta ton baja per tahun, sementara pada saat bersamaan, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang sama PT. Krakatau Steel hanya mampu memproduksi sekitar tiga juta ton per tahun.

Gita berpendapat, produksi baja dalam negeri tersebut masih sangat kecil dan harus ditingkatkan. Dia membandingkan dengan China yang mampu menghasilkan produk yang sama sebesar 700 juta ton per tahun.

"Sisi produksi ini yang sulit, dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menambah produksi Krakatau Steel. Satu ton baja setara dengan satu milyar dolar AS," kata dia.

Namun, Gita tetap optimis Indonesia akan dapat meningkatkan konsumsi baja perkapita sampai 500 kg per tahun karena ruang fiskal dalam anggaran negara semakin lebar sehingga peluang investasi pemerintah di bidang itu juga besar.

"Selain itu, rasio hutang kita terhadap produk domestik bruto juga semakin kecil sehingga pemerintah tidak lagi terbebani dengan pembayaran bunga dan pokok pinjaman," kata dia.

Selain harus meningkatkan konsumsi baja, Gita berpendapat bahwa Indonesia harus meningkatkan jumlah lulusan sarjana strata tiga (SIII) sampai 200.000 orang untuk menjadi negara industri yang disegani.

"Saat ini, kita hanya mempunyai 20.000 orang dengan gelar doktor, kalah jauh dibandingkan dengan India yang memiliki 600.000," kata Gita.

Pemerintah menurut dia seharusnya mampu meningkatkan lulusan SIII mengingat besarnya anggaran negara untuk pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Dengan jumlah SIII yang banyak, kita dapat menghasilkan ilmuwan baru seperti Bill Gates yang mendirikan perusahaan teknologi raksasa Microsoft Inc., di sisi lain kita juga lebih mudah bersaing dengan dua kekuatan baru dunia yaitu China dan India" kata Gita.

Redaktur: Taufik Rachman

Sumber: antara

Read More

Gaji DK OJK Maksimal Rp 145 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rahmat Walujanto, mengungkapkan anggaran gaji dan tunjangan yang diajukan OJK lewat Bappepam LK bukan Rp 9,75 milliar. Akan tetapi, hanya mencapai Rp 9,5 milliar.

Jika dipotong pajak, Rahmat menjelaskan gaji anggota DK maksimal Rp 145 Juta."Gaji komisioner antara Rp 94,25 juta sampai dengan Rp 145 juta setelah pajak,"ungkap Rahmat melalui pesan singkat, Kamis (11/10).

Berdasarkan Undang-Undang OJK, standar biaya termasuk renumerasi ditetapkan oleh DK OJK. Penetapan tersebut, tutur Rahmat, berdasarkan standar gaji yang ada di industri jasa keuangan.
Oleh karena itu, Rahmat mengungkapkan pengajuan anggaran senilai Rp 9,5 milliar tidak berarti bakal sama dengan realisasinya.Rahmat pun menilai gaji dan tunjangan yang diajukan masih wajar.

Jika dibandingkan dengan gaji pejabat teras Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, ungkap Rahmat, jumlah tersebut diperkirakan masih lebih rendah."Karena OJK baru beroperasi pada awal 2013,"jelasnya.

Sebelumnya, meski hingga saat ini Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan belum menerima gaji, anggaran gaji dan tunjangan untuk sembilan OJK tersebut ternyata mencapai angka fantastis. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Ki Agus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan OJK mengajukan anggaran hingga Rp 9,75 milliar untuk gaji dan tunjungan selama 2012.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: A.Syalaby Ichsan

Read More

Anggaran OJK Disetujui di Hotel Aston Bogor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi XI DPRRI menyetujui anggaran Otoritas Jasa Keuangan senilai Rp 1,69 triliun pada 16 Oktober 2012. Persetujuan tersebut dilakukan di Hotel Aston Bogor.

Anggota komisi XI DPRRI, Indah Kurnia, mengaku menghadiri rapat yang diadakan pada malam hari tersebut."Dua hari yang lalu. Saya ikut tapi enggak tahu yang ngeset siapa," ujar anggota komisi XI DPRRI dari PDIP, Indah Kurnia, di komplek parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

Meski mengikuti rapat, Indah mengaku tidak sempat menginap di hotel tersebut. Menurut Indah, semua teknis acara rapat dilaksanakan oleh sekretariat jendral DPR. 

Indah menjelaskan anggaran tersebut disetujui komisi XI secara gelondongan. Untuk detil anggaran, tutur Indah, akan kembali dibahas di DPR. Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan komitmen dukungan DPR yang melahirkan OJK.

Menurut dia, anggaran operasional untuk OJK bakal dikurangi secara bertahap mengingat adanya wewenang OJK untuk melakukan pungutan kepada lembaga jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Haddad, mengaku bahwa pengajuan anggaran OJK sudah disahkan.

Untuk detil anggaran, ujarnya, bakal dibahas kembali di komisi XI.  "Sudah disetujui pagunya segitu. Yang kemarin disepakati untuk dibahas detilnya lebih lanjut,"ujar Muliaman usai sarasehan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (18/10).

Muliaman menjelaskan terdapat sembilan pokok anggaran yang bakal dibelanjakan OJK. Yakni, harmonisasi aturan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyidikan. Berikutnya yakni bidang edukasi seperti pembangunan call center dan perangkat IT, kemudian bidang Manajemen protocol krisis, penguatan internal OJK seperti remunerasi, pembangunan komite etik, good governance, membangun dewan audit dan sebagainya.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Reporter: A Syalaby Ichsan

Read More

Naik, Zakat Nasional Lewat Baznas Capai Rp1,7 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PINANG--Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan pengumpulan zakat nasional 2012 hingga saat ini telah mencapai Rp1,7 triliun. Hasil itu melebihi capaian pengumpulan zakat nasional tahun 2011 sebesar 1,5 triliun.

"Zakat yang terkumpul selalu mengalami kenaikan, pada 2010, zakat terkumpul di Baznas tercatat Rp1,3 triliun pada 2011 tercatat Rp1,5 triliun, dan sekarang sudah terkumpul Rp1,7 triliun," kata Ketua Umum Baznas Didin Hafidhuddin di Pangkalpinang, Sabtu (20/10).

Sementara itu, hingga akhir 2012, Baznas memperkirakan jumlah zakat yang terkumpul akan sebesar Rp2,1 triliun. Ketua Umum Baznas mengatakan pihaknya senantiasa melakukan sosialisasi agar umat Muslim Indonesia gemar berzakat.

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217,3 triliun tiap tahunnya. "Jika potensi itu benar-benar kita gali dan kelola maka saya yakin kita dapat mengentaskan kemiskinan dengan cepat," tukasnya.

Dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan, Didin mengatakan zakat dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan.

"Pemerintah menyalurkan Rp73,7 triliun tiap tahun untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan dengan zakat kita bisa membantu 1,7 juta orang 'mustahiq' tiap tahun yang merupakan sembilan persen dari warga miskin," paparnya.

Jika zakat dikelola dengan serius dan penuh sinergitas antarlembaga baik agama maupun pemerintahan, Didin yakin zakat dapat berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: Antara

Read More

Pasca aksi protes, trader forex Iran buka lagi

TEHERAN. Para trader mata uang asing dan pedagang bazaar di Teheran mulai membuka gerai mereka pada hari ini (7/10) menyusul aksi protes pada pekan lalu seiring anjloknya mata uang nasional. Aksi protes tersebut memicu dilakukannya penjagaan ketat oleh pihak kepolisian di sejumlah jalan utama ibukota.

Pada hari pertama pekan ini di Iran, tidak ada laporan kehadiran polisi di daerah utama trader forex, seperti di jalan Ferdowsi dan Manouchehri. Meski demikian, tidak semua gerai forex menampilkan display rates mata uang di depan gerai mereka.

Pasalnya, sejumlah merchant masih mencemaskan mengenai kemungkinan kenaikan harga. Sehingga, mereka menghindari untuk menetapkan harga atau menjual barang dagangan mereka.

Sekadar mengingatkan, pada 3 Oktober lalu, polisi huru hara Iran menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Warga Iran berunjuk rasa menuntut penyelesaian atas melorotnya nilai mata uang Iran sebesar 32% dalam waktu sepekan.

Polisi juga dikirim ke sejumlah kota perdagangan setelah para pedagang tidak diperbolehkan membuka toko dan terjadi pembakaran tempat sampah. Pada kejadian itu, sejumlah orang yang dianggap sebagai biang rusuh ditangkap.

Read More

Bank syariah bakal kebanjiran dana haji Rp 10 T

JAKARTA. Perbankan syariah bakal kebanjiran likuiditas. Kementerian Agama (Kemenag) secara bertahap akan memigrasi dana jemaah haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Hal ini untuk memenuhi amanat UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan mendukung prinsip haji yang mabrur.

Anggito Abimanyu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag menuturkan, Kemenag sudah menyatakan komitmen untuk membesarkan perbankan syariah khususnya untuk mendukung sektor Haji Indonesia. "Sudah sangat jelas bahwa di UU Penyelenggaraan Haji, setoran awal disimpan di bank syariah atau bank konvensional yang punya unit usaha Syariah," ujarnya kepada Kontan.

Menurut Anggito, jumlah dana jemaah haji yang akan di migrasikan ke perbankan syariah mencapai Rp 10 Triliun. Proses migrasi akan dilakukan secara bertahap dan di mulai pada pertengahan tahun 2013.

Anggito mengatakan, saat ini dari total dana jemaah haji, sebesar 80% ditempatkan dalam bentuk sukuk dan sebesar 20% ditempatkan di bank dalam bentuk deposito dan giro. Kemudian dari porsi bank tersebut, sebesar 70% berada di konvensional dan 30% di syariah.

Read More

Tiga bank syariah siap masuk bursa

JAKARTA. Beberapa bank syariah berencana menggelar penawaran saham umum perdana alias initial public offering (IPO) dalam dua tahun ke depan. Langkah strategis ini untuk memperkuat modal dan meningkatkan transparansi kinerja. Sederetan bank syariah yang menyiapkan IPO adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM).

BRI Syariah berencana mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2014. Direktur Utama BRI Syariah, Hadi Susanto, mengatakan aksi korporasi ini sudah masuk rencana bisnis bank (RBB). 

Namun, ia belum dapat menyebutkan target dana. Yang jelas, tergantung kebutuhan modal BRIS. "Kami tengah menyiapkan dan mengkaji laporan keuangan," katanya, Kamis (4/10).

Anak usaha Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini memiliki modal sebesar Rp 1 triliun. Nah, untuk memperkuat modal, manajemen akan meminta suntikan modal dulu ke induk usaha. "Mungkin kami minta tambahan sekitar Rp 1 triliun lagi," tambahnya. Saat ini, pembiayaan BRIS mencapai Rp 10,1 triliun dengan target Rp 13 triliun sampai akhir 2012. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp 9,9 triliun.

Direktur Utama Bank Muamalat, Arviyan Arifin, menargetkan go public pada semester I-2013. Bersama financial advisor, bank syariah tertua di Indonesia ini tengah menghitung jumlah saham yang akan dilepas. Saat ini kepemilikan Muamalat terdiri dari Atwill Holding Limited 24%, Boubyan Bank Kuwait 24% dan Islamis Development Bank (IDB) 32%. Sisanya investor lokal sebanyak 20%.

Sebelumnya, BSM sudah mengutarakan rencana IPO pada 2014. Menilik rasio pendapatan berbanding modal alias return on equity (RoE) BSM sudah  20%. Dengan pertumbuhan bisnis rata-rata 30% hingga 40% per tahun, BSM sudah siap melantai di bursa.

BNI Syariah tak ada rencana menyusul tiga bank syariah tersebut. Anak usaha Bank BNI ini lebih memilih mencari strategic partner ketimbang mengail dana lewat IPO."IPO ataupun strategic partner memiliki keuntungan  berbeda, tapi keduanya sama-sama memperkuat modal," kata Direktur Bisnis BNI Syariah, Imam Teguh Saptono. Saat ini rasio modal telah mencapai 16%, relatif kuat menopang target. 

Menurut Imam, jika mencari modal lewat IPO, bisnis bank diatur pemegang saham mayoritas saat ini, yakni BNI. Sedangkan kalau mencari investor anyar, haluan bisnis bisa banyak berubah.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mendengungkan langkah perbankan syariah masuk ke pasar modal Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya perbankan syariah go public agar dapat meningkatkan modal dasar perusahaan. 

Berdasarkan data BI Juli 2012, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 16,12% dari posisi sebelumnya 15,83%. Rinciannya, modal Rp 12 triliun dan ATMR Rp 79 triliun.

Read More

Sebaiknya Berinvestasi Reksadana Sejak Dini

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin muda seseorang berinvestasi reksadana, maka semakin kecil dana yang akan diinvestasikan. Hal tersebut diutarakan oleh Parto Kawito, Analis PT Infovesta Utama pada workshop Bijak Berinvestasi Reksadana, Indonesia Financial Expo dan Forum (IFEF), Sabtu (6/10/2012).

Parto menjelaskan, mulai usia 20 tahun, dana ideal yang diinvestasikan sebesar 1 juta-an per bulan. Nah, saat usia sudah mulai menanjak menjadi 30 tahun, maka masyarakat idealnya menginvestasikan Rp 2 juta-an  per bulan.

Dia bilang, sebagai pilihan investasi, saat ini produk reksadana adalah pilihan yang bijak. Apalagi di tengah keterbatasan waktu pencarian info dan analisa aset portofolio.

Menurutnya, terdapat beberapa keunggulan dalam berinvestasi reksaadana. Di antaranya, investor bisa melakukan diversifikasi otomatis dan bisa  mengakses ke aset saham maupun obligasi dengan dana yang lebih murah.

"Reksadana juga lebih likuid (dapat juga segera dijual) dan dikelola oleh profesional (wakil manajer investasi yang tersertifikasi) sehingga lebih terjamin," kata Parto.

Dia mengungkapkan, selama 10 tahun belakangan, dana kelolaan reksadana rata-rata sudah naik 18 persen. "Saat ini, dana kelolaan reksadana sudah mencapai Rp 27,8 miliar," tambah Parto. Dia mengingatkan investor, agar selalu melihat tujuan investasi dalam melakukan pilihan jenis reksadana, agar mencapai target yang diharapkan.

Misalnya saja, mengenali reksadana saham dan campuran untuk investasi jangka panjang. Lalu reksadana pendapatan tetap untuk investasi jangka menengah dan reksadana pasar uang untuk investasi jangka pendek. (Dyah Ayu Kusumaningtyas/Kontan) 

 

Sumber :

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Harga Minyak Melorot di Bawah 90 Dollar AS

NEW YORK, KOMPAS.com -  Harga minyak dunia merosot pada Jumat (5/2012) waktu setempat,  (Sabtu pagi WIB), meskipun data lapangan kerja di Amerika Serikat membaik, karena pasar sangat terganggu oleh kekhawatiran melemahnya permintaan.

Kontrak utama New York,  minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) atau light sweet untuk pengiriman November, merosot 1,83 dollar AS menjadi ditutup pada 89,88 dollar AS per barel.

Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman November mundur 56 sen menjadi 112,08 dollar AS per barel pada akhir perdagangan di London.

Pasar jatuh karena banyak pedagang menguangkan beberapa keuntungan mereka dari kenaikan hari sebelumnya, ketika harga "rebound" (berbalik naik) hingga empat dollar AS per barel. Sementara itu laporan positif payroll (pembayaran gaji) di Amerika Serikat -- konsumen minyak terbesar di dunia -- gagal untuk menghilangkan kekhawatiran permintaan energi.

"Meskipun terjadi kenaikan kuat di pasar ekuitas dan melemahnya dolar, harga minyak telah merosot kembali dari tertinggi kemarin," ujar analis CMC Markets, Michael Hewson.

"Meningkatnya kekhawatiran tetap menjadi perhatian utama dan laporan lapangan pekerjaan AS yang membaik tidak dapat mengubah fakta bahwa permintaan terlihat lemah."

Revisi data bulan sebelumnya yang dirilis Jumat memberikan gambaran situasi jauh lebih baik dalam lapangan pekerjaan AS, membantu mendorong tingkat pengangguran turun mejadi 7,8 persen.

Namun demikian, sekalipun berita bergairah, pasar minyak AS tetap jatuh. "Harga berada di bawah tekanan karena produksi minyak di AS pada posisi tertinggi 15 tahun, sehingga itu menambah pasokan," kata Andy Lipow dari Lipow Oil Associates.

Dia juga mengutip komentar Arab Saudi yang menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan tingkat produksi pada tingkat tinggi, dan peningkatan ekspor dari Irak sehingga menjaga pasar minyak dengan "persediaan lebih baik."

 

Sumber :

ANT, AFP

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

BRI Syariah: Gadai Emas Sudah Sesuai Ketentuan BI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BRI Syariah Moch Hadi Susanto menegaskan bahwa penjualan gadai emas perseroan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Sehingga pihaknya tidak akan gentar menghadapi somasi dari nasabah.

"Soal gadai itu ada aturannya. Kami sudah sesuai dengan aturan BI, baik jangka waktu, jatuh tempo hingga risikonya. Yang jelas bank tidak terlibat saat jual beli emas. Begitu emas turun, yang bawa risiko ya yang punya emas," kata Hadi saat ditemui di acara Amankah Dana Haji Lewat Perbankan Syariah dan Bagaimana Layanannya di MNC Tower di Jakarta, Kamis malam (4/10/2012).

Menurut Hadi, penjualan gadai emas ini bukan risiko dari perbankan. Bank hanya memiliki kewajiban saat emas sudah jatuh tempo dan harus membayar ke nasabah. "Kalau tidak dibayar, kita yang kolaps," katanya.

Sekadar catatan, seniman Butet Kartaredjasa mengaku menjadi salah satu korban produk gadai emas di BRI Syariah (BRIS). Butet menjadi nasabah gadai emas BRI Syariah di Yogyakarta pada Agustus 2011. Meski kontraknya adalah gadai emas, praktiknya tidak demikian.

Dalam transaksi itu, Butet tidak menyerahkan emas. Skemanya justru lebih mirip kepemilikan logam mulia (KLM) atau membeli emas secara mencicil. Butet membeli emas di BRI Syariah sebanyak 4,83 kilogram dan 600 gram. Harga saat itu Rp 500.000-Rp 505.000 per gram. Ia menyetor dana 10 persen dari total harga emas. Sisanya diangsur tiga tahun. Dia juga harus membayar biaya titip hingga kontrak berakhir.

Masalah muncul pada Desember 2011. Butet diberi tahu bahwa kontrak gadainya tak bisa dilanjutkan. Bank menawarkan jalan keluar, yakni menjual emas. Karena harga emas saat itu turun, hasil penjualan emas milik Butet tak cukup menutup seluruh kewajibannya. Menurut hitungan BRI Syariah, Butet mesti membayar lagi Rp 40,9 juta untuk menutup selisih penurunan harga.

"Itu kan kata dia. Setahu saya dia belum membayar kalau autodebet. Jujur saja, pada waktu itu emas dijual waktu turun, beliau juga tidak ada respon apa-apa. Tapi pada waktu naik, beliau malah ribut," jelasnya.

Hingga saat ini, BRI Syariah tetap akan memenuhi ketentuan BI. Khususnya bila BI menginginkan ada pemanggilan lagi terkait masalah ini.

Simak Artikel Lain di Topik Gadai Emas Menuai Masalah

Editor :

Erlangga Djumena

Read More

Pinjaman Commonwealth untuk Mandala Finance

JAKARTA, KOMPAS.com — Commonwealth Bank Indonesia, anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia, memberikan fasilitas kredit kepada PT Mandala Multifinance Tbk sebesar Rp 60 miiar. Kredit tersebut berjangka waktu tiga tahun.

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas, Jumat (5/10/2012), disebutkan, perjanjian kredit ditandatangani pada 3 Oktober 2012.

Menurut Presiden Direktur Commonwealth Bank Indonesia Tony Costa, penyaluran kredit ini menunjukkan komitmen dalam mendukung perluasan usaha Mandala Finance. "Fokus kami juga untuk mengembangkan wholesale banking," kata Tony Costa.

Mandala Finance memiliki aset Rp 3,7 triliun dan menargetkan pembiayaan baru Rp 5 triliun. Mandala Finance adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan sepeda motor baru dan bekas.

 

Editor :

Agus Mulyadi

Read More

Dahlan: BUMN Korupsi, Tak Ada Ampun bagi Direksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan akan bertindak tegas terhadap direksi BUMN yang melakukan korupsi. Dahlan mengaku tidak memberikan ampunan bagi yang terbukti korupsi.

"Saya akan lihat dulu detailnya. Kalau terbukti korupsi, tidak akan saya beri ampunan," kata Dahlan di Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Sekadar catatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan 63 kasus di lingkungan BUMN yang mengakibatkan kerugian negara. Potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara senilai Rp 2,5 triliun.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, Dahlan akan mengklarifikasi kepada masing-masing BUMN yang terindikasi korupsi, apakah ada kemungkinan salah administrasi, salah posting atau memang ada kesengajaan.

Dahlan mencontohkan laporan keuangan PT Djakarta Llyod Persero. Di situ hanya ada laporan keuangan tahun 2007, padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sebelum 2007.

Dari laporan keuangan tersebut juga bisa dilihat ada penghapusan pencatatan, khususnya setelah perseroan mendapat pinjaman luar negeri.

"Di sana ada pinjaman luar negeri kok tidak ada yang tercatat di pembukuannya. Saat ini sedang diurus. Bagaimana pinjaman nilainya begitu besar kok tidak tercatat di buku besar. Nah, ini yang salah Djakarta Lloyd atau siapa?" katanya.

Dahlan menambahkan, pinjaman dana luar negeri tersebut digunakan oleh perseroan untuk membeli kapal. Namun, setelah pinjaman diperoleh, tidak ada kapal yang dibeli. Karena itu, pemerintah akan segera mengusut kasus tersebut.

"Banyak yang bilang, pinjamannya ada yang Rp 3 triliun, Rp 2 triliun, Rp 1 triliun, malah kapalnya enggak ada," ungkapnya.

 

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

Read More

Bank Syariah Diminta Perkuat Modal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama memberi kepercayaan kepada bank syariah untuk mengelola dana haji. Syaratnya bank syariah harus memiliki struktur permodalan yang kuat.

Direktur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengungkapkan pemerintah bisa saja memindahkan dana ke perbankan syariah.

Namun sayangnya, saat ini rata-rata modal bank syariah masih tergolong kecil. "Rata-rata masih 10 persen dari dana pihak ketiga (DPK)," ujar Anggito, Sabtu (6/10).

Kesiapan modal sangat penting untuk menambah infrastruktur pelayanan haji. Bila tidak diiringi dengan kesiapan modal, dikhawatirkan akan terjadi goncangan likuiditas ketika dana haji ditarik.

Perbankan syariah juga diharapkan untuk menambah outlet dan memperkuat teknologi untuk menampung dana haji. Pasalnya, kurangnya outlet bank syariah akan memperkecil kesempatan pengumpulan dana haji di bank syariah.

Hingga Maret 2012 sebanyak Rp 28 triliun dana haji disimpan dalam bentuk sukuk. Sebanyak Rp 12,4 triliun disimpan di perbankan. Namun demikian sekitar 80 persen dari total dana yang ada di perbankan disimpan di perbankan konvensional.

Menanggapi hal di atas, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sebagai salah satu bank penerima setoran, terus berupaya memperkuat permodalan. Rencananya BRI Syariah akan meminta tambahan modal ke induk sebesar Rp 1 triliun. "Saat ini, perseroan sudah memiliki modal Rp 1 triliun," ujar Direktur Utama BRI Syariah, Hadi Santoso.

Penambahan modal ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya bagi calon jamaah haji tetapi juga kepada nasabah secara umum.

Hingga Agustus DPK BRI Syariah mencapai Rp 9,9 triliun. Nilai ini naik dari periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 8,6 triliun. Pembiayaan BRI Syariah hingga Agustus menembus Rp 10,1 triliun. Hadi menargetkan pembiayaan mencapai Rp 13 triliun.

Read More

Syariah Indonesia Tertinggal dari Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bila dibandingkan dengan Malaysia, industri syariah di Indonesia tertinggal cukup jauh. Padahal dari segi populasi, Malaysia kalah jauh dari Indonesia.

Ketertinggalan ini bisa dilihat dari pangsa pasar kedua negara. Pangsa pasar industri syariah di Malaysia telah menembus angka 20 persen. Sedangkan Indonesia hanya seperlimanya.

"Setiap tahun hanya naik tipis 2-2,5 persen," ujar pengamat keuangan syariah, Syakir Sula, Kamis (4/10).
Penerbitan sukuk di Malaysia juga jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dilihat dari pangsa pasarnya, penerbitan sukuk di Malaysia sudah mencapai 70 persen bila dibandingkan dengan penerbitan sukuk secara global. Indonesia hanya mampu berkontribusi 7 persen.

Ketertinggalan ini cukup disayangkan karena pertumbuhan industri syariah di Malaysia hanya 10 tahun lebih dulu dari Indonesia. Untuk itu Indonesia harus banyak belajar dari Malaysia.

Syakir mengatakan ada lima pilar yang harus dibenahi agar pangsa pasar syariah semakin meningkat. Lima hal tersebut adalah sumber daya insani, regulasi, institusi, super visi, dan teknologi. Bila kelima hal itu dapat diselesaikan dengan baik, pangsa pasar syariah akan ikut meningkat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana, mengungkapkan keberpihakan regulator sangat dibutuhkan untuk peningkatan pangsa pasar syariah. Keuangan syariah masih membutuhkan lebih banyak regulasi.

Selain itu ia juga menekankan agar regulator memastikan produk-produk syariah menjadi domain di perbankan syariah. Hal ini dilakukan agar produk syariah tidak terkonversi ke konvensional. "Harus ada keberanian untuk melakukan itu," tegasnya.

Redaktur: Fernan Rahadi

Reporter: Friska Yolandha

Read More

Regulator Diminta Lebih Berpihak ke Industri Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberpihakan regulator secara pribadi untuk mengembangkan industri syariah sudah mulai terlihat. Itu merupakan pesan yang sangat baik bagi masyarakat.

Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), A Riawan Amin, mengatakan keberpihakan tersebut terlihat dari cukup banyak pejabat yang menjadi regulator bersedia menjadi fungsionaris organisasi syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah.

"Namun keberpihakan individual tersebut kurang manfaatnya bila tidak tercermin dalam policy institusional," ujar Riawan kepada Republika, Jumat (5/7).
Sebagai institusi, regulator baru pada tataran normatif, yaitu berupa memenuhi kewajiban standar dalam melengkapi regulasi, ditambah mendorong aspek pencitraan melalui acara seremonial dan konferensi.

Regulator sebagai lembaga yang memiliki kekuatan penting ini bisa berbuat lebih dari yang saat ini dilakukan. Misalnya seperti menerapkan dual banking system.

Bila dibandingkan, outlet bank syariah hanya sekitaran 1.500 sedangkan bank konvensional jumlahnya puluhan ribu. Seandainya regulasi mau mendorong dual banking ini di perbankan syariah, kemungkinan pertumbuhan pesat industri syariah tidak perlu diragukan lagi.

Riawan menambahkan, regulator seharusnya bisa mendongkrak skala keuangan agar pricing lebih efisian. Misalnya share infrastruktur dengan induk atau sesama bank syariah, atau memasukkan target syariah ke dalam bank induk.
"Banyak terobosan keberpihakan yang bisa dibuat jika ada cukup pemahaman, kemauan, dan keberanian," ujar Riawan.

Redaktur: Fernan Rahadi

Reporter: Friska Yolandha

Read More

Asuransi Syariah Akan Tumbuh Pesat

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA – Seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya industri asuransi di Indonesia, asuransi syariah juga mendapat tempat tersendiri.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Hendrisman Rahim, mengatakan asuransi syariah memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

"Dengan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, masyarakat sangat diuntungkan, karena punya banyak pilihan, asuransi mana yang cocok dengan kebutuhannya," kata Hendrisman di sela-sela acara Top Agent Award Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/10).

Menurut Hendrisman, pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi makro Indonesia yang diperkirakan akan mengalami pelambatan pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.

Sebaliknya, kata dia, industri asuransi justru tetap optimis dan akan tumbuh sebesar 20-30 persen. "Dalam 5 tahun terakhir industri asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan dahsyat, dengan jumlah pemegang polis lebih dari 63 juta polis."

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 1.000 agen asuransi dari 43 perusahaan asuransi tersebut, Hendrisman menyebutkan, kesadaran masyarakat berasuransi merupakan faktor utama tumbuh pesatnya industri asuransi.

Apalagi kelas menengah di Indonesia jumlahnya makin melebar, dan merekalah yang selama ini menjadi pasar utama asuransi Indonesia. "Market menengah sekarang melebar dan menjadi market utama kita yang terbesar. Hal ini juga yang membuat kita optimis pertumbuhan asuransi tetap tinggi," ujarnya.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Ahmad Baraas

Read More

BEI Nilai Keterangan BUMI dan BRAU Belum Lengkap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai keterangan manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan Berau Coal Energy (BRAU) dalam

paparan publik insidentil lalu belum lengkap karena belum menjawab pertanyaan sepenuhnya. "Dari lima poin yang diminta Bursa, ada satu belum terjawab secara gamblang," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen di Jakarta, Kamis (4/10).

Ia mengemukakan, hal-hal yang diminta Bursa yakni, perihal posisi laporan keuangan terkini, nilai total utang termasuk jatuh tempo, rencana penjualan Mitratama (anak usaha BUMI), penurunan rating perusahaan, serta audit investigasi oleh induk usaha, Bumi Plc.

"Ada lima agenda. Empat sudah, yang kelima (audit investigasi Bumi Plc) masih kita tunggu karena masih belum jelas. Apakah tidak ada atau belum ada investigasi. Ini kan masih menunggu karena mereka menyatakan belum terima surat dari induk usaha," ujar dia.

Menurut dia, tim BEI yang hadir dalam paparan publik insidentil lalu sudah membuat laporan. Namun surat penjelasan pascapaparan publik dari BUMI dan BRAU tetap ditunggu. Batas waktu pengiriman oleh manajemen grup Bakrie adalah Kamis ini.

"Hari ini batas waktu penyerahan laporan dari paparan publik kemarin. Kami akan tunggu, lihat dari statement-statement verbal kemarin," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur BUMI, Dileep Srivastava dalam paparan publik insidentil mengatakan, perseroan sedang meminta klarifikasi kepada Bumi Plc sehubungan dengan kabar pemberitaan investigasi yang dilakukan induk usahanya. "Sampai kami memiliki informasi yang jelas, kami tidak akan berspekulasi terhadap rumor tersebut," katanya.

Sementara, Direktur Utama BRAU, Rosan P Roeslani mengatakan, perseroan telah mengirimkan konfirmasi ke Bumi Plc perihal investigasi yang dilakukan induk usahanya itu. "Per 1 Oktober 2012 kami telah mengirimkan surat terkait penyidikan terhadap perusahaan, mudah-mudahan mendapatkan penjelasan secepat mungkin," ujar dia.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada informasi mengenai rencana Bumi Plc untuk melakukan pemeriksaan, perusahaan juga tidak mengetahui apa saja yang akan di audit oleh induk usaha perseroan.

"Saya tidak tahu apa yang diinvestigasi, sejauh ini kinerja BRAU tidak terganggu, perseroan terus meningkatkan kinerja untuk mencapai target kapasitas produksi yang telah ditetapkan di tengah industri pertambangan yang mengalami penurunan," ucap dia.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

Read More

Minimalisir Defisit, BI Beri Ruang Pelemahan Rupiah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai langkah akan ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan defisit transaksi berjalan. Salah satunya adalah memberikan ruang pelemahan nilai tukar rupiah secara terukur. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (3/10).

Dengan depresiasi rupiah, menurut dia, impor akan dapat dikendalikan. Sementara ekspor sedikit banyak bisa terbantu. Kendati demikian BI tetap akan menjaga fluktuasi Rupiah agar tetap stabil dan tidak bergejolak. Selain kebijakan itu, BI juga tetap memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

"Ini tidak boleh diartikan sebagai pengetatan moneter, karena suku bunga BI Rate dipertahankan tetap pada tingkat 5,75 persen, dengan koridor bawah operasi moneter dipersempit dengan menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps dari 3,75 persen menjadi 4,00 persen," bebernya.

Kebijakan lain adalah meningkatkan pendalaman pasar valas untuk mendukung stabilisasi Rupiah dengan merelaksasi ketentuan terkait tenor 'forward' dengan 'non residen' dari yang sebelumnya minimum tiga bulan menjadi minimum 1 minggu.

"Ini dimaksudkan agar investor dapat melakukan hedging atas investasinya di Indonesia. BI juga akan menempuh langkah kebijakan lanjutan terkait dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE), termasuk pengembangan bisnis trustee di perbankan," katanya.

Selain itu, BI mengeluarkan kebijakan makroprudential untuk pengelolaan pertumbuhan kredit agar tidak berlebihan terutama untuk kredit sektor otomotif, properti dan kartu kredit.

"Pertumbuhan kredit sebesar 25,2 persen pada Juli 2012 masih dalam batas wajar untuk mendukung peningkatan kegiatan perekonomian. Namun pertumbuhan kredit untuk sektor otomotif, properti dan kartu kredit dinilai telah berlebihan, dan karenanya telah dikeluarkan kebijakan loan to value (LTV)," tuturnya.

BI juga akan mengambil langkah untuk memperkuat implementasi kebijakan LTV tersebut termasuk rencana penerapan untuk industri keuangan berbasis syariah dan larangan pemanfaatan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk uang muka kredit.

Selain kebijakan moneter, BI juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan dalam pengendalian defisit transaksi berjalan tersebut.

Menurutnya, untuk Pemerintah yang diperlukan adalah strategi dan kebijakan industri, investasi dan perdagangan untuk peningkatan produksi dalam negeri baik untuk mengurangi ketergantuan impor (impor substitution) maupun untuk mendorong ekspor (export promotion).

Defisit transaksi berjalan dalam Neraca Pembayaran Indonesia sampai triwulan II 2012 membengkak dari 3,2 miliar dolar AS (1,5 persen PDB) pada triwulan I menjadi 6,9 miliar doalr AS (3,1 persen PDB).

Sejatinya, terjadinya defisit transaksi berjalan merupakan fenomena yang wajar untuk negara berkembang yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kapasitas perekonomian domestik, seperti Indonesia.

Namun defisit transaksi berjalan tersebut terjadi demikian cepat dan tingkatnya telah melebihi batas yang dianggap normal dan lebih sustainable, yaitu sekitar 2 persen dari PDB untuk Indonesia.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

Read More

IMF Peringatkan Ekonomi Pakistan Memburuk

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF), Kamis, mengatakan bahwa situasi ekonomi Pakistan memburuk. Pakistan kembali menghadapi inflasi dua digit karena pemerintah mencetak uang untuk membiayai defisit.

Dalam sebuah laporan misinya, IMF mengatakan Islamabad sangat mendesak untuk mengatasi masalah mendalam di sektor energi. Itu termasuk tingginya subsidi dan buruknya pendistribusian dalam meningkatkan sementara pertumbuhan untuk memenuhi populasi yang tumbuh pesat.

"Pakistan menghadapi prospek ekonomi yang menantang. Pertumbuhan PDB pada 2012/2013 diproyeksikan berada di kisaran 3-3,5 persen yang perlu dipercepat dalam rangka untuk menyerap angkatan kerja yang meningkat," kata IMF.

"Inflasi telah jatuh baru-baru ini, namun diperkirakan akan kembali dalam dua digit pada pertengahan tahun depan jika langkah-langkah perbaikan tidak diambil untuk membalikkan defisit fiskal pembiayaan moneter."
Dikatakan rekening eksternal negara itu memburuk karena arus masuk investasi melambat dan cadangan bank sentral jatuh. "Tindakan tegas dan berpandangan jauh diperlukan untuk mengatasi prospek menantang ini. Termasuk menaikkan pajak dan memotong pengeluaran terutama subsidi," kata IMF.

Redaktur: Didi Purwadi

Sumber: Antara/AFP

Read More

PROGRAM KERJA KSEI IQTISHAD INSTITUTE PERIODE 2012-2013

NO	BENTUK KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Seminar Nasional	13 Oktober 2012	Dept. Pendidikan dan Penelitian
2	DEI VI	Minggu Ke-III Oktober	Dept. Kaderisasi
3	Kunjungan Ke- BI	Awal November	Dept. Luar Negeri
4	Temilreg VI (UNRI)	November	Dept. Luar Negeri
5	Kunjungan Kerja + Jalan2	Desember	Dept. Luar Negeri
6	Pelatihan Karya Tulis	Desember	Dept. Pendidikan dan Penelitian
7	Talk Show/Seminar	Maret 2013	Dept. Pendidikan dan Penelitian
8	Tuan Rumah Acara Komsat	April 2013	Pengurus Komsat
9	Mubes + Seminar	Mei 2013	Dept. Pendidikan dan Penelitian

Read More